Laporan : Hidayat Mokambu (JMSI), Editor : Mahmud Marhaba
Kabupaten Gorontalo [KP] – Calon Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo, yang juga merupakan sebagai petahana di kabupaten Gorontalo (Kabgor), terancam hilang dari daftar Pilkada 2020.
Hal ini terungkap di saat Bawaslu Kabgor melakukan Konferensi Pers tentang penanganan laporan dugaan pelanggaran adminstrasi pemilihan, dengan nomor 11/LP/PB/Kab/29.04/X/2020 yang dilaporkan oleh Robin Bilondatu, pada Selasa, 1 oktober 2020.
Sebelumnya, Robin juga telah melaporkan pihak KPU ke Bawaslu Kabgor dengan dalil bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh ketua dan anggota KPU pada tahapan penetapan pasangan calon, yang menetapkan salah satu pasangan calon Bupati petahana, yang di duga melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 89 huruf B PKPU 1 tahun 2020.
“Dimana dalam pernyataan tersebut, menyatakan bahwa petahana dinyatakan tidak memenuhi syarat jika menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri dan daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih,” ucap ketua Bawaslu pada Sabtu, (10/10/2020).
Tak hanya itu saja, Pelapor juga melaporkan Calon Bupati Petahana, Nelson Pomalingo dengan dalil bahwa terlapor calon bupati petahana di duga telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 71 ayat 3 undang-undang 10 tahun 2016 yang menyatakan, Gubernur atau wakil gubernur, Bupati atau wakil Bupati, walikota atau wakil walikota dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
“Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan hasil kajian, maka bawaslu kabupaten Gorontalo berkesimpulan laporan dengan nomor 11/LP/PB/Kab/29.04/X/2020 memenuhi unsur pada pasal yang dipersangkakan dan selanjutnya diteruskan kepada KPU untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ucap Ketua Bawaslu, Wahyudin Akili.
Untuk menguatkan hal itu, Bawaslu telah memeriksa 1 orang pelapor, 24 orang saksi, 2 pihak pemberi keterangan, dari DPRD Kabupaten Gorontalo dan BPK aset daerah Kabupaten Gorontalo, di dukung keterangan ahli serta keterangan terlapor serta bukti dan fakta terungkap.
Adapun program yang dilaksanakan oleh Bupati Petahana adalah Jelajah wisata, produksi handsanitizer NDP 912 dan Pengadaan dan Penyerahan Bantuan melalui Dinas Perikanan Kabgor, dilakukan oleh petahana pada kurun waktu sebelum tanggal penetapan pasangan calon. Adalah bertujuan untuk menaikkan citra agar bisa dipilih kembali pada pilkada tahun 2020. #[KP].
