Laporan : Tim KP Gorontalo (JMSI), Editor : Mahmud Marhaba
GORONTALO [KP] – Kapolda Gorontalo Irjen Pol Akhmad Wiyagus, menyambut baik usulan Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Gorontalo, Ridwan Mooduto, terkait informasi yang jelas kepada aparat kepolisian, tentang profesi wartawan di lapangan, guna meminimalisir kekerasan terhadap pekerja pers.
Menurut Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Akhmad Wiyagus mengatakan akan segera merealisasikan usulan yang disampaikan Ketua JMSI Gorontalo agar dalam setiap pendidikan kepolisian, diberikan ruang kepada media dan wartawan untuk memberikan penjelasan terkait kerja di lapangan, terutama berinteraksi dengan aparat, termasuk kepolisian.
“Saya minta usulan JMSI Gorontalo agar segera direalisasikan, biar mereka para calon anggota kepolisian yang menempuh, mendapatkan informasi terkait UU Pers,” kata Kapolda Gorontalo Irjen Pol Akhmad Wiyagus, saat menerima perwakilan organisasi media dan wartawan, di Mapolda Gorontalo, pada Sabtu (17/10/2020).
Menurut Kapolda, meski tak diatur dalam kurikulum pendidikan di SPN Gorontalo, ia akan berupaya, memberikan ruang kepada awak media dan wartawan dalam memberikan informasi seputar kerja jurnalis saat melakukan liputan dilapangan.
“Memang terkait hal ini (UU pers) tak ada kurikulumnya, namun guna memberikan pemahaman, menurut saya usulan JMSI Gorontalo ini, merupakan ide cemerlang,” tegasnya dihadap para pemimpin organisasi profesi wartawan dan organisasi perusahan pers di Gorontalo.
Antusias Akhmad Wiyagus yang juga mantan Wakapolda Jabar dalam merealisasikan atas masukan JMSI, tentu diharapkan dapat menekan kekerasan pers, apalagi pertemuan ini dilakukan pasca aksi wartawan di Markas Polda Gorontalo oleh para jurnalis, atas dugaan kekerasan terhadap beberapa rekan se profesi yang mendapatkan perlakuan kekerasan menjalankan tugas profesi kewartwanan, ketika melakukan liputan Aksi menolak UU Omnibus Law, di simpang lima Telaga-Kota Gorontalo.
Kapolda berharap, adanya penyampaian informasi terkait kerja waratwan kepada anggotanya, diharapkan dapat menjalin kerjasama yang saling menghargai, saat menjalankan tugas masing-masing.
Pada kesempatan itu, Kapolda meminta maaf kepada wartwan dan media, atas dugaan kekerasan pers, namun ia menyarankan agar, bilamana wartawan yang mengalami kekerasan keberatan, dapat melayangkan laporan ke pihaknya melalui Propam Polda Gorontalo, sehingga persoalan ini menuai titik terang.
Terkait permintaan agar mencopot, salah satu pejabat Polda Gorontalo, terkait keterangannya di media, menurut Kapolda itu sudah menjadi urusan internal institusinya, sebab ada mekanisme yang harus dilaluinya.
Sementara itu, Ketua JMSI Gorontalo mengaku senang dengan usulan yang disampaikan organisasi media siber ini dan langsung meresponinya. Jenderal bintang dua ini berharap ini akan sangat membantu para awak media dalam menjalankan tugas, terutama liputan yang tak dapat dihindari yang bersinggungan langsung dengan aparat.
“Kami berterima kasih kepada pimpinan kepolisian tertinggi di Gorontalo, yang telah merealisasikan usulan kami saat pertemuan dengan saat itu. Usulan kami ini sengaja dilontarkan, sebab dalam kenyatannya sering terjadi pergantian anggota dilapangan, dan tak jarang banyak aparat yang baru lulus dari SPN berhadapan dengan awak media,” kata Ridwan Mooduto, Ketua JMSI Provinsi Gorontalo.
Ridwan berharap, tak hanya dikalangan prajurit, namun ditingkat pimpinan, seperti Kapolres sampai Kapolsek dapat kesempatan yang sama memberikan informasi terkait profesi wartawan saat meliput.
Selain JMSI, hadir dalam pertemuan dengan Kapolda yakni PWI, AJI, IJTI, AMSI dan SMSI.#[KP/MDG]
