Laporan : Nurman Ismail (JMSI), Editor : Mahmud Marhaba
BOALEMO [KP] – Putusan Pengadilan Gorontalo (PN) yang memvonis terhadap terdakwa H.Darwis Moridu dengan enam bulan penjara dalam persidangan yang di gelar pada jumat (13/11/2020) belum lama ini, atas dugaan perkara penganiayaan yang dilakukannya terhadap korban Awis Idrus ternyata mendapat kritikan keras dari salah seorang pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi, SH.,MH.
Pakar Hukum Tata Negara yang sudah dua kali mendapat Rekor Muri Dunia atas skill terbanyak menjadi saksi ahli dalam berbagai perkara di Indonesia itu, menilai bahwa Hakim Pengadilan Negeri (PN) Gorontalo telah keliru dalam menetapkan putusan vonis terhadap terdakwa Bupati H. Darwis Moridu.
Hal ini terungkap saat Muhammad Rulyandi, menggelar acara diskusi terbuka yang dilaksanakan di Grand Amalia Hotel Tilamuta, Senin (30/11/2020) sore hari.
Bahkan dalam kesempatan itu Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi,SH.,MH melontarkan sejumlah tanggapanya bahwa kasus yang menimpa H. Darwis Moridu, SH sangat tidak layak untuk diajukan ke Pengadilan dengan alasan bahwa perkara penganiayaan tersebut sudah melalui proses keadilan restoratif.
“Keadilan Restoratif itu adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan,” papar Muhammad Rullyandi.
Muhamad Rulyandi mengatakan bahwa Hakim Pengadilan Negeri (PN) Gorontalo dalam menangani perkara yang dihadapi Bupati Darwis Moridu, telah mengabaikan pendekatan Undang Undang kekuasaan kehakiman dimana Hakim harus menggali nilai nilai yang tumbuh hidup di masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam konsiderans, peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif atau upaya penyelesaian perkara pidana di luar Pengadilan.
“Apa itu restoratif, ya nilai nilai yang tumbuh hidup di masyarakat, tentu berdasarkan kepada kebutuhan hidup masyarakat, karena sudah ada fakta fakta yang menghasilakan perdamaian antara keluarga korban dan terdakwa Darwis Moridu, yang seharusnya itu dijadikan bahan pertimbangan tetapi semua itu di abaikan,” ungkap Muhammad Rulyandi.
“Karena itu sebagai akdemisi tentu saya meluruskan masalah ini kepada publik agar supaya dari sisi subtansi tentu kita masih bisa memperdebatkan putusan itu,” tambah Muhammad Rullyandi.
Dirinya berharap terkait dengan upaya Terdakwa Darwis Moridu dalam melakukan banding, kiranya Pihak Pengadilan Tinggi dapat melihat secara objektif dan independen seluruh fakta fakta yang menjadi hasil musyawarah keluarga dari kedua belah pihak untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan.
Saat sejumlah awak media mengajukan pertanyaan terkait peluang keputusan banding, Pakar Hukum Tata Negara itu, Muhammad Rullyandi menjawab bahwa Terdakwa Darwis Moridu ditingkat banding Pengadilan Tinggi masih mempunyai peluang besar untuk divonis bebas berdasarkan asas hukum praduga tidak bersalah.
“Harusnya Pengadilan mengambil satu putusan bebas kepada Terdakwa Darwis Moridu,” ungkap Muhammad Rullyandi.
“Artinya kita berharap kepada Pengadilan Tinggi sebagai tingkat banding untuk mengoreksi kekeliruan putusan dari Pengadilan tingkat pertama ini, yang vonisnya enam bulan, yang tentu menurut tafsiran saya harusnya perkara ini divonis bebas,”ungkap Muhammad Rullyandi sambil mengatakan ketika sudah ada perdamaian maka tujuan utamanya adalah hukum tidak selalu mengarah pada tindakan tindakan yang bisa di pidana.
Selain dari itu, Muhammad Rullyandi juga menyoroti Kejaksaan Negeri dengan menuturkan bahwa Jaksa Penuntut sebagai pemegang perkara harusnya menggunakan kewenangnya dengan melakukan penghentian penuntutan.
Kenapa dilakukan penghentian penuntutan? karena ada satu peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.#[KP]
